|
| BANTAENG, FAJAR --
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah menjadi Pembina Upacara pada
kegiatan Apel Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
Tingkat Kabupaten Bantaeng yang berlangsung di Lapangan Pantai Seruni
Bantaeng, Minggu 26 Januari tadi pagi. Kegiatan apel Gerakan Nasional ini berlangsung secara serentak di Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia. Apel dimulai dengan pembacaan komitmen Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas oleh Koordinator Forimba (Forum Riders Bantaeng), Asrul yang menyatakan sikap untuk tertib berlalu lintas dan disiplin dalam berkendara. Apel Gerakan Nasional itu dihadiri pula unsur Muspida Kabupaten Bantaeng, diantaranya Kapolres AKBP I Made Sunarta, Ketua Pengadilan Negeri Bambang Ekaputra SH MH, Kasdim 1410 Mayor INF Drs Muhlis, Pelaksana Tugas Sekda Bantaeng Haji Abd Latief Naikang. Selain itu, hadir pula Ketua TP PKK Hj Liestiaty F Nurdin, Ketua Cabang Bhayangkari Made Wiryawati, dan beberapa Kepala SKPD Lingkup Pemkab Bantaeng. Ada sekitar 800an orang dari berbagai Klub Motor yang ada di Bantaeng. (sbi) |
Bhayangkari Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan
Bantaeng (26/1). Bupati Bantaeng
H.M. Nurdin Abdullah bertindak sebagai Pembina Upacara pada kegiatan Apel
Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Kabupaten Bantaeng
yang berlangsung di Lapangan Pantai Seruni Bantaeng, Minggu (26/1).
Kegiatan apel Gerakan Nasional ini berlangsung secara serentak di Kabupaten
Kota dan Propinsi di Indonesia.
Diawal kegiatan apel Gerakan
Nasional ini , dilakukan pembacaan komitmen Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
oleh Asrul Tagana selaku Koordinator Sekretariat Forimba, yang intinya
menyatakan sikap untuk tertib berlalu lintas dan disiplin dalam berkendara. Dan
juga adanya pernyataan testimoni kewaspadaan berlalu lintas oleh salah seorang
pengendara, Bripka Muhlis, yang pernah mengalami musibah kecelakaan sekitar
bulan Juli 2004 silam.
Pada kesempatan apel Gerakan
Nasional ini dihadiri pula unsur Muspida Kabupaten Bantaeng, diantaranya
Kapolres Bantaeng AKBP I Made Sunarta, Ketua Pengadilan Negeri Bambang
Ekaputra, SH, MH, Kasdim 1410 Mayor INF. Drs. Muhlis, Plt. Sekda Bantaeng H.
Abd. Latief Naikang, dan tampak pula hadir Ketua TP. PKK Kabupaten Bantaeng Hj.
Liestiaty F. Nurdin, Ketua Cabang Bhayangkari Made Wiryawati, dan beberapa
Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Bantaeng. Dan peserta apel ini berjumlah sekitar
800an orang dari berbagai Klub Motor yang ada di Bantaeng.
Dalam amanat seragam Presiden RI
yang dibacakan oleh Bupati Bantaeng selaku Inspektur mengemukakan tentang
keselamatan pada hakekatnya merupakan prinsip dsar bagi setiap orang dalam
berlalu lintas di jalan raya.
Di Indonesia, prinsip ini seringkali
tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan.
Lanjut Bupati Bantaeng menyatakan
bahwa hasil tersebut dapat dilihat dari 2 hal yaitu belum membaiknya potret
perilaku para pengendara kita dijalanan, dan diindikasikan dengan semakin
meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan. Ini nampak terlihat dari
data dan laporan Polri bahwa kematian dan cedera dijalan merupakan krisis
yang semakin meningkat pada kaum muda usia. Tahun 2013, angka kematian di jalan
raya dalam satu bulan 2.096 orang, setara 69 orang per hari atau dalam setiap
jam terdapat kurang lebih tiga jiwa. Kondisi ini menguatkan temuan global
Burden of Disease yang menunjukkan bahwa kematian akibat kecelakaan lalulintas
adalah menempati urutan sepuluh besar kelompok penyebab kematian utama manusia
di dunia.
Presiden SBY juga memberikan
apresiasi atas penyelenggaraan kampanye efektif yang diberi nama Gerakan
Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Dengan gerakan moral ini adalah
merupakan langkah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat
akan arti pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan,
melalui gerakan ini secara gradual peran orang per orang dalam mencegah
kecelakaan akan tumbuh berkembang ke arah yang lebih baik. Dan hendaknya pula,
pesan pesan keselamatan untuk dipandang sebagai kebutuhan yang membudaya.
Gerakan Nasional ini pula ditandai
dengan pelepasan balon berwarna putih dan biru sebagai simbol Kampanye Gerakan
Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dimulai. Pelepasan balon ini
dilakukan oleh Bupati Bantaeng HM. Nurdin Abdullah didampingi oleh Ketua TP.
PKK Bantaeng dan Kapolres serta Ketua Bhayangkari Bantaeng yang disertai dengan
bunyi sirene.
Setelah apel dilaksanakan, tampak
Kasat Lantas Polres Bantaeng AKP. Syafaruddin memberikan arahan untuk kegiatan
rolling keliling kota Bantaeng dihadapan bikers Bantaeng yanb berjumlah sekitar
800an riders.
Dilaporkan oleh Riesa Meylani, SSTP
(Kabag Humas dan Protokol Pemkab. Bantaeng)
Dari Lapangan Reklamasi Pantai
Seruni Bantaeng
Bhayangkari Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan
SEJARAH
SINGKAT BHAYANGKARI
Bhayangkari
merupakan organisasi istri Polri yang
lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17
Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai ketua
pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet
Tanumidjaya.
lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17
Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai ketua
pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet
Tanumidjaya.
Pada tanggal 19 Oktober 1952,dilaksanakan konferensi
istri polisi yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah,
dimana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak
perjuangan melalui wadah tunggal organisasi
persatuan istri Polri Bhayangkari dan tanggal tersebut
ditetapkan pula sebagai Hari Anak-Anak Kepolisian.
Berselang empat tahun diadakan kongres kedua pada
tanggal 25 Desember 1956, telah disahkan Cupu Manik
Astagina sebagai lambang Bhayangkari.
Kongres ketiga dilaksanakan tahun 1959, pada
kesempatan tersebut disahkan Himne Bhayangkari
gubahan RAJ. SUDJASMIN dengan syair oleh Ny. SA.
Legowo.
Kongres kelima tahun 1963 menetapkan bahwa
tanggal 19 Oktober 1952 merupakan Hari Kesatuan
Gerak Bhayangkari .
Pada tanggal 15 April 1964 istri ketiga angkatan dan
Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang di
sebut Dharma Pertiwi, dimana pada waktu itu terpilih
sebagai ketua adalah Ny. B. Soewito dari Bhayangkari,
sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada rapat
kerja dewan pimpinan Bhayangkari pada tahun 1970
di Jakarta.
Sesuai kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang
organisasi ABRI tahun 1971 terjadi perubahaan corak
kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi
fungsional, Ketua Umum Bhayangkari pertama yang
secara fungsional dijabat oleh Ny. Muhammad Hasan.
Tahun 1974 pada Musyawarah usat Bhayangkari IX,
sebutan persatuan potensi wanita polri Bhayangkari
berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri
Bhayangkari dan merupakan organisasi ekstra
struktural yang berada dibawah pembinaan Polri.
Bhayangkari dari tahun ke tahun terus berkembang
dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu
bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta
membantu tugas-tugas Polri.
Dan dengan adanya reformasi pergantian
kepemimpinan nasional tahun 1998, Polri pun ikut
mereformasi diri, serta adanya tuntutan dari rakyat
agar Polri pisah dari ABRI berdasarkan instruksi dari
Presiden No. 2 tahun 1999 dan sementara dibawah
Menhankam.
Pada tanggal 22 Juni 1999 diadakan Musyawarah
Nasional Dharma Pertiwi IX, pada Munas itu secara
resmi Bhayangkari pisah dari Organisasi Induk
Dharma Pertiwi.
Setelah melalui proses kemandirian Polri, maka pada
tanggal 1 juli 2000, sesuai Keputusan Presiden RI
Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian
Negara Republik Indonesia berada langsung dibawah
Presiden Republik Indonesia, dan Bhayangkari pun
lansung dibawah pembinaan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Dengan adanya tuntutan reformasi,guna
ditegakkannya supremasi hukum dan Polri Mandiri,
maka pada tanggal 25 april 2001 dengan keluarnya
Kepres No. 54 tahun 2001 dimana jabatan Waka Polri
ditiadakan, dan berubah menjadi Sekjen Polri
kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 keluar kembali
Kepres No. 77 tahun 2001 tentang diadakan kembali
jabatan Waka Polri, namun tidak berjalan lama dan
mengalami perubahan lagi,sehingga keluar pula
Kepres No. 97 tahun 2001 tentang pencabutan
kembali stuktur jabatan Waka Polri. Karena adanya
tuntutan kepentingan tugas, dengan Kepres No.
70/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
maka diadakan validasi Polri.
Hal ini tentunya mempengaruhi struktur Organisasi
Bhayangkari, sehingga untuk kepengurusan di
Pengurus Pusat Bhayangkari menghapus jabatan
Ketua Harian Bhayangkari dan membentuk sekaligus
mengangkat Wakil Ketua Umum Bhayangkari.
Dari tahun ke tahun Bhayangkari selalu meningkatkan
kemampuan dalam berorganisasi yang sejalan dengan
kemajuan jaman dimana langkah dan kiprah
Bhayangkari selalu mencerminkan kemajuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tekad
yang tulus untuk menjadi suri tauladan dan panutan
bagi keluarga dan masyarakat.
Bhayangkari Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan
Galeri Album Bhayangkari PC Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan.
 |
| Ketua Bhayangkari PC Kabupaten Bantaeng - Made Wiryawati Sunarta |
 |
| Ketua Bhayangkari PC Kabupaten Bantaeng - Made Wiryawati Sunarta |
Bhayangkari Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan
Bhayangkari persatuan kita istri Polri abdi negara
Menuju keluarga sejahtera berdasarkan Pancasila
Cita-cita luhur dan mulia mengabdi nusa dan bangsa
Membimbing para wanita bersatu tetap sekata
Menuju keluarga sejahtera berdasarkan Pancasila
Cita-cita luhur dan mulia mengabdi nusa dan bangsa
Membimbing para wanita bersatu tetap sekata
*Di seluruh Indonesia tanah airku terpuja
Bhayangkari berkarya tingkatkan dharma baktinya
Bhayangkari persatuan kita lahir dalam pergolakan masa
Rasa hati yang suci murni untuk selalu berbakti
Mengamalkan Pancasila kewajiban utama
Mengabdi Ibu pertiwi Bhayangkari pembelanya
Bhayangkari Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan
